AI dalam Islam: Alat, Bukan Sumber Autoriti

Ilustrasi ai dalam islam untuk artikel AI dalam Islam: Alat, Bukan Sumber Autoriti

Ai dalam islam menjadi perhatian dalam kabar terbaru ini. SAMARKAND (Uzbekistan), 10 Juli 2026 — Kecerdasan buatan seharusnya diposisikan sebagai alat bantu, bukan sebagai rujukan otoritatif dalam pembelajaran Islam. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Prof Madya Datuk Mohamed Azam Mohamed Adil, pada sebuah sesi pleno konferensi yang menelaah warisan Imam al-Maturidi.

Ilustrasi ai dalam islam untuk artikel AI dalam Islam: Alat, Bukan Sumber Autoriti

Mohamed Azam memperingatkan bahwa ketergantungan pada jawaban agama yang dihasilkan oleh sistem digital tanpa verifikasi ilmuwan bisa mengancam keaslian ilmu keagamaan. Ia melihat transformasi cara masyarakat mengakses materi keagamaan akibat platform algoritmis dan teknologi digital yang berkembang cepat.

Konsep “taklid digital” dan akal terpandu

Dalam paparan berjudul “The Study of Imam Maturidi and the Maturidi School in the Conrary World”, Mohamed Azam memperkenalkan istilah “taklid digital” untuk menggambarkan praktik menerima informasi agama yang tersebar melalui mesin dan aplikasi tanpa kajian kritis atau pengesahan dari ulama. Ia menekankan perlunya peran akal dan kerangka wahyu dalam menilai sumber-sumber tersebut.

Ia menjelaskan pemikiran yang harus menjadi landasan: “Sebaliknya, konsep itu mencadangkan suatu model akal terpandu, dengan wahyu yang menyediakan kerangka normatif, akal melaksanakan pertimbangan kritis dan teknologi hanya berfungsi sebagai alat bantuan dalam pencarian ilmu oleh manusia,” katanya. Pernyataan itu menegaskan bahwa teknologi semestinya membantu proses pencarian ilmu, bukan menggantikannya sebagai pengadil teologis.

Risiko, tanggung jawab moral, dan verifikasi

Mohamed Azam mengakui bahwa AI membawa manfaat nyata, seperti memperluas akses manuskrip yang dapat dicari, basis data digital, dan alat bantu bahasa yang memudahkan studi Islam. Namun, ia juga mengingatkan bahwa sistem digital tidak memiliki akuntabilitas teologis atau metodologi ilmiah yang diakui untuk bertindak sebagai otoritas agama.

“Umat Islam tetap bertanggungjawab dari segi moral terhadap ilmu yang mereka terima dan sampaikan,” katanya. Pernyataan ini menekankan kewajiban komunitas untuk melakukan verifikasi dan mempertahankan standar ilmiah serta etika ketika memanfaatkan hasil karya teknologi.

Sebagai penguat, Mohamed Azam merujuk pada ajaran al-Quran yang menekankan pentingnya memeriksa kebenaran sebelum menerimanya, sebuah prinsip yang relevan di era platform berbasis AI.

Pendidikan tinggi, etika, dan warisan Maturidi

Dalam sesi yang sama, Prof Shukran Abd Rahman dari Universiti Islam bangsa Malaysia mendorong pendidikan tinggi untuk tidak hanya menghasilkan lulusan dengan keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan karakter beretika. Ia menilai bahwa keamanan global dan pembangunan berkelanjutan menuntut pembaruan moral dan peradaban yang dipacu oleh pendidikan, bukan sekadar kekuatan ekonomi atau militer.

Shukran mengusulkan model pendidikan berorientasi kemanusiaan yang terinspirasi dari warisan intelektual Imam al-Maturidi dan sarjana Asia Tengah. Integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum diharapkan memperkuat kepemimpinan beretika serta memperdalam pemahaman antarbudaya. Ia memperingatkan bahwa lulusan yang mahir secara teknis tetapi miskin nilai seperti keadilan, empati, dan integritas justru bisa menjadi beban bagi masyarakat.

Konferensi yang mengangkat tema warisan Imam al-Maturidi ini mempertemukan para sarjana, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi intelektual dapat merespons tantangan konrer, termasuk isu etika digital, pendidikan, tata kelola, dan keharmonisan sosial. Diskusi ini menegaskan bahwa inovasi teknologi perlu dikawal oleh etika dan metodologi ilmiah agar menjadi alat yang memperkaya, bukan menggantikan, tradisi intelektual dan tanggung jawab moral.